Peran
dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan oleh individu
sesuai dengan status sosialnya. Jika ia seorang perawat, peran yang
diharapkannya adalah peran sebagai perawat, bukan sebagai dokter. Selain itu
peran yang dijalani seseorang juga bergantung pada status kesehatannya. Peran
yang dijalani sewaktu sehat tentu berbeda dengan peran yang dijalani individu.
Kita seringkali mendengar kata
dokter dan kita hanya tahu bahwa dokter
itu adalah orang yang suka memeriksa pasien dan membuatkan resep untuk
pengobatan pasien. Menurut KBBI, dokter adalah lulusan pendidikan kedokteran
yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya. Sedangkan perawat berasal dari
kata rawat yang berarti jaga, urus, pelihara. Pada dasarnya kita semua
merupakan perawat baik bagi diri sendiri dan orang lain, bedanya mereka perawat
memiliki pendidikan khusus dalam hal merawat, terutaama merawat orang yang
sakit.
Berbanding terbalik dengan definisi
sehat, sakit adalah keadaan manusia yang tidak sejahtera baik secara jasmani,
rohani, ekonomi, maupun sosial. Penyakit adalah penyebab terjadinya keadaan
sesorang menjadi tidak nyaman baik berupa virus, bakteri bahkan akibat pola
hidup manusia itu sendiri.
1.
Peran
Dokter
Di masyarakat, dokter sangatlah
besar pengaruhnya untuk meningkatkan kwalitas kesehatan terutama dalam
penyembuhan sebuah penyakit. Berhasilnya upaya kesehatan menyebabkan
munculnya pola penyakit yang berbeda sehingga peran dokter dalam berbagai upaya
pelayanan kesehatan pun berubah. Dalam upaya kuratif,dokter masa kini harus
siap untuk menolong pasien, bukan saja yang berpenyakit akut tetapi juga yang
berpenyakit kronis,penyakit degeneratif dan harus siap membantu kliennya agar
dapat hidup sehat dalam kondisi lingkungan yang lebih rumit masa sekarang ini.
Untuk itu ia harus mengenal kepribadian dan lingkungan pasiennya. Upaya
prevensi pun bergeser dari orientasi kesehatan masyarakat lebih kearah
kesehatan perorangan (private health).
Sosok seorang dokter pun dalam
melaksanakan kegiatannya langsung berhadapan dengan pasien. Maka dari itu,
dalam proses teurapetik kita mesti tahu hubungan hukum antara dokter dan
pasien, diantaranya :
a.
Pola Hubungan Hukum Antara
Dokter Dengan Pasien
Hubungan hukum antara dokter dengan pasien telah terjadi
sejak dahulu (jaman Yunani kuno), dokter sebagai seorang yang memberikan
pengobatan terhadap orang yang membutuhkannya. Hubungan ini merupakan hubungan
yang sangat pribadi karena didasarkan atas kepercayaan dari pasien terhadap
dokter yang disebut dengan transaksi terapeutik. Hubungan yang sangat pribadi
itu oleh Wilson digambarkan seperti halnya hubungan antara pendeta dengan
jemaah yang sedang mengutarakan perasaannya. Pengakuan pribadi itu sangat penting
bagi eksplorasi diri, membutuhkan kondisi yang terlindung dalam ruang
konsultasi.
Hubungan hukum antara dokter dengan pasien ini berawal
dari pola hubungan vertikal paternalistik seperti antara bapak dengan anak yang
bertolak dari prinsip “father knows best” yang melahirkan hubungan yang
bersifat paternalistik.
Dalam hubungan ini kedudukan dokter dengan pasien tidak
sederajat yaitu kedudukan dokter lebih tinggi daripada pasien karena dokter
dianggap mengetahui tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit dan
penyembuhannya. Sedangkan pasien tidak tahu apa-apa tentang hal itu sehingga
pasien menyerahkan nasibnya sepenuhnya di tangan dokter.
Hubungan hukum timbul bila pasien menghubungi dokter
karena ia merasa ada sesuatu yang dirasakannya membahayakan kesehatannya.
Keadaan psikobiologisnya memberikan peringatan bahwa ia merasa sakit, dan dalam
hal ini dokterlah yang dianggapnya mampu menolongnya, dan memberikan bantuan
pertolongan. Jadi, kedudukan dokter dianggap lebih tinggi oleh pasien, dan
peranannya lebih penting daripada pasien.
Sebaliknya, dokter berdasarkan prinsip “father knows
best” dalam hubungan paternatistik ini akan mengupayakan untuk bertindak
sebagai ‘bapak yang baik’, yang secara cermat, hati-hati untuk menyembuhkan
pasien. Dalam mengupayakan kesembuhan pasien ini, dokter dibekali oleh Lafal
Sumpah dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.
Pola hubungan vertikal yang melahirkan sifat
paternalistik dokter terhadap pasien ini mengandung baik dampak positif maupun
dampak negatif. Dampak positif pola vertikal yang melahirkan konsep hubungan
paternalistik ini sangat membantu pasien, dalam hal pasien awam terhadap
penyakitnya. Sebaliknya dapat juga timbul dampak negatif, apabila tindakan
dokter yang berupa langkah-langkah dalam mengupayakan penyembuhan pasien itu
merupakan tindakan-tindakan dokter yang membatasi otonomi pasien, yang dalam
sejarah perkembangan budaya dan hak-hak dasar manusia telah ada sejak lahirnya.
Pola hubungan yang vertikal paternalistik ini
bergeser pada pola horizontal kontraktual.
Hubungan
ini melahirkan aspek hukum horisontal kontraktual yang bersifat “inspanningsverbintenis”
yang merupakan hubungan hukum antara 2 (dua) subyek hukum (pasien dan dokter)
yang berkedudukan sederajat melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang
bersangkutan. Hubungan hukum ini tidak menjanjikan sesuatu (kesembuhan atau
kematian), karena obyek dari hubungan hukum itu berupa upaya dokter berdasarkan
ilmu pengetahuan dan pengalamannya (menangani penyakit) untuk menyembuhkan
pasien.
b.
Saat Terjadinya Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan
Pasien
Hubungan
hukum kontraktual yang terjadi antara pasien dan dokter tidak dimulai dari saat
pasien memasuki tempat praktek dokter sebagaimana yang diduga banyak orang,
tetapi justru sejak dokter menyatakan kesediaannya yang dinyatakan secara lisan
(oral statement) atau yang tersirat (implied statement) dengan
menunjukkan sikap atau tindakan yang menyimpulkan kesediaan; seperti misalnya
menerima pendaftaran, memberikan nomor urut, menyediakan serta mencatat rekam
medisnya dan sebagainya. Dengan kata lain hubungan terapeutik juga memerlukan
kesediaan dokter. Hal ini sesuai dengan asas konsensual dan berkontrak.
c.
Sahnya Transaksi Teurapetik
Mengenai syarat sahnya transaksi
terapeutik didasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang
menyatakan bahwa untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat
sebagai berikut:
- Sepakat
mereka yang mengikatkan dirinya (toestemming van degene die zich
verbinden)
Secara
yuridis, yang dimaksud adanya kesepakatan adalah tidak adanya kekhilafan, atau
paksaan, atau penipuan (Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
Saat
terjadinya perjanjian bila dikaitkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata merupakan saat terjadinya kesepakatan antara dokter dengan pasien
yaitu pada saat pasien menyatakan keluhannya dan ditanggapi oleh dokter. Di
sini antara pasien dengan dokter saling mengikatkan diri pada suatu perjanjian
terapeutik yang obyeknya adalah upaya penyembuhan. Bila kesembuhan adalah
tujuan utama maka akan mempersulit dokter karena tingkat keparahan penyakit
maupun daya tahan tubuh terhadap obat setiap pasien adalah tidak sama. Obat
yang sama tidak pasti dapat hasil yang sama pada masing-masing penderita.
- Kecakapan
untuk membuat perikatan (bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan)
Secara
yuridis, yang dimaksud dengan kecakapan untuk membuat perikatan adalah
kemampuan seseorang untuk mengikatkan diri, karena tidak dilarang oleh
undang-undang. Hal ini didasarkan Pasal 1329 dan 1330 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.
Menurut
Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa setiap orang adalah cakap
untuk membuat perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.
Kemudian, di dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan
orang-orang yang dinyatakan tidak cakap yaitu orang yang belum dewasa, mereka
yang ditaruh di bawah pengampuan, orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan
oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang
telah melarang dibuat perjanjian tertentu.
Di dalam
transaksi terapeutik, pihak penerima pelayanan medis, terdiri dari orang dewasa
yang cakap untuk bertindak, orang dewasa yang tidak cakap untuk bertindak, yang
memerlukan persetujuan dari pengampunya, anak yang berada di bawah umur yang
memerlukan persetujuan dari orang tuanya atau walinya.
Di
Indonesia ada berbagai peraturan yang menyebutkan batasan usia dewasa
diantaranya :
Ø Menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata Pasal 330 dikatakan bahwa belum dewasa ialah mereka yang belum mencapai
umur genap 21 tahun dan tidak / belum menikah. Berarti dewasa ialah telah
berusia 21 tahun atau telah menikah walaupun belum berusia 21 tahun, bila
perkawinannya pecah sebelum umur 21 tahun, tidak kembali dan keadaan belum
dewasa.
Ø Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 tentang Perkawinan, pasal 47 ayat (1), menyatakan bahwa anak yang
belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah
kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasannya. Ayat (2),
menyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan
hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kemudian pasal 50 ayat (1), menyatakan
bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan
perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah
kekuasaan wali. Ayat (2), menyatakan bahwa perwalian ini mengenai pribadi anak
maupun harta bendanya.
Ø Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XIV
yang disebarluaskan berdasarkan instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tanggal
10 Juni 1991 tentang Pemeliharaan Anak pasal 98 tercantum :
ü
Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri /
dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik atau
mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan (ayat (1)).
ü
Orang tua yang mewakili anak tersebut mengenai
segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (ayat (2)).
ü
Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang
kerabat dekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang
tuanya tidak mampu (ayat (3)).
Dari
berbagai peraturan tersebut di atas ternyata ada beberapa peraturan yang
menyebutkan usia 21 tahun sebagai suatu batasan usia dewasa. Demikian juga
batasan dewasa yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989, yang ditindaklanjuti dengan SK Dirjen
Yan.Med 21 April 1999 yang menyatakan bahwa pasien dewasa sebagaimana dimaksud
ayat (1) adalah telah berumur 21 tahun atau telah menikah.
- Suatu hal
tertentu (een bepaald onderwerp)
Hal
tertentu ini yang dapat dihubungkan dengan obyek perjanjian / transaksi
terapeutik ialah upaya penyembuhan. Oleh karenanya obyeknya adalah upaya
penyembuhan, maka hasil yang diperoleh dari pencapaian upaya tersebut tidak
dapat atau tidak boleh dijamin oleh dokter. Lagi pula pelaksanaan upaya
penyembuhan itu tidak hanya bergantung kepada kesungguhan dan keahlian dokter dalam
melaksanakan tugas profesionalnya, tetapi banyak faktor lain yang ikut
berperan, misalnya daya tahan pasien terhadap obat tertentu, tingkat keparahan
penyakit dan juga peran pasien dalam melaksanakan perintah dokter demi
kepentingan pasien itu sendiri.
- Suatu
sebab yang sah (geoorloofde oorzaak)
Di dalam
Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu sebab
adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan
dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dengan demikian, yang dimaksud
dengan sebab yang sah adalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang,
kesusilaan atau ketertiban umum.
Persetujuan
tindakan medis (informed consent) mencakup tentang informasi dan
persetujuan, yaitu persetujuan yang diberikan setelah yang bersangkutan
mendapat informasi terlebih dahulu atau dapat disebut sebagai persetujuan
berdasarkan informasi. Berdasarkan Permenkes 585/1989 dikatakan bahwa informed
consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas
dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien
tersebut.
Pada
hakekatnya, hubungan antar manusia tidak dapat terjadi tanpa melalui
komunikasi, termasuk juga hubungan antara dokter dan pasien dalam pelayanan medis.
Oleh karena hubungan antara dokter dan pasien merupakan hubungan interpersonal,
maka adanya komunikasi atau yang lebih dikenal dengan istilah wawancara
pengobatan itu sangat penting. Hasil penelitian King9
membuktikan bahwa essensi dari hubungan antara dokter dan pasien terletak
dalam wawancara pengobatan. Pada wawancara tersebut para dokter diharapkan
untuk secara lengkap memberikan informasi kepada pasien mengenai bentuk
tindakan yang akan atau perlu dilaksanakan dan juga risikonya.
Bahasa
kedokteran banyak menggunakan istilah asing yang tidak dapat dimengerti
oleh orang yang awam dalam bidang kedokteran. Pemberian informasi dengan
menggunakan bahasa kedokteran, tidak akan membawa hasil apa-apa, malah akan
membingungkan pasien. Oleh karena itu seyogyanya informasi yang diberikan oleh
dokter terhadap pasiennya disampaikan dalam bahasa yang sederhana dan mudah
dimengerti oleh pasien.
Setelah
informasi diberikan, maka diharapkan adanya persetujuan dari pasien, dalam arti
ijin dari pasien untuk dilaksanakan tindakan medis. Pasien mempunyai hak penuh
untuk menerima atau menolak pengobatan untuk dirinya, ini merupakan hak asasi
pasien yang meliputi hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak atas informasi.
Oleh
karena itu sebelum pasien memberikan persetujuannya diperlukan beberapa masukan
sebagai berikut : 1) Penjelasan lengkap mengenai prosedur yang akan digunakan
dalam tindakan medis tertentu (yang masih berupa upaya, percobaan) yang
diusulkan oleh dokter serta tujuan yang ingin dicapai (hasil dari upaya,
percobaan), 2) Deskripsi mengenai efek-efek sampingan serta akibat-akibat yang
tak dinginkan yang mungkin timbul, 3) Diskripsi mengenai keuntungan-keuntungan
yang dapat diperoleh pasien, 4) Penjelasan mengenai perkiraan lamanya prosedur
berlangsung, 5) Penjelasan mengenai hak pasien untuk menarik kembali
persetujuan tanpa adanya prasangka (jelek) mengenai hubungannya dengan dokter
dan lembaganya. 6) Prognosis mengenai kondisi medis pasien bila ia menolak
tindakan medis tertentu (percobaan) tersebut.
Mengenai
bentuk informed consent dapat dilakukan secara tegas atau diam-diam.
Secara tegas dapat disampaikan dengan kata-kata langsung baik secara lisan
ataupun tertulis dan informed consent yang dilakukan secara diam-diam
yaitu tersirat dari anggukan kepala ataupun perbuatan yang mensiratkan tanda
setuju.
Informed
consent dilakukan secara lisan apabila tindakan medis
itu tidak berisiko, misalnya pada pemberian terapi obat dan pemeriksaan
penunjang medis. Sedangkan untuk tindakan medis yang mengandung risiko misalnya
pembedahan, maka informed consent dilakukan secara tertulis dan
ditandatangani oleh pasien.
Yang
paling aman bagi dokter kalau persetujuan dinyatakan secara tertulis, karena
dokumen tersebut dapat dijadikan bukti jika suatu saat muncul sengketa. Cara
yang terakhir ini memang tidak praktis sehingga kebanyakan dokter hanya
menggunakan cara ini jika tindakan medis yang akan dilakukannya mengandung
risiko tinggi atau menimbulkan akibat besar yang tidak menyenangkan.
Di
negara-negara maju, berbagai bentuk formulir persetujuan tertulis sengaja
disediakan di setiap rumah sakit. Rupanya pengalaman menuntut dan digugat
menjadikan mereka lebih berhati-hati. Pada prinsipnya formulir yang disediakan
tersebut memuat pengakuan bahwa yang bersangkutan telah diberi informasi serta
telah memahami sepenuhnya dan selanjutnya menyetujui tindakan medis yang
disarankan dokter.
Jadi,
pada hakekatnya informed consent adalah untuk melindungi pasien dari
segala kemungkinan tindakan medis yang tidak disetujui atau tidak diijinkan
oleh pasien tersebut, sekaligus melindungi dokter (secara hukum) terhadap
kemungkinan akibat yang tak terduga dan bersifat negatif.
Yang
tidak boleh dilupakan adalah dalam memberikan informasi tidak boleh
bersifat memperdaya, menekan atau menciptakan ketakutan sebab ketiga hal
itu akan membuat persetujuan yang diberikan menjadi cacat hukum. Sudah
seharusnya informasi diberikan oleh dokter yang akan melakukan tindakan medis
tertentu, sebab hanya ia sendiri yang tahu persis mengenai kondisi pasien dan
segala seluk beluk dari tindakan medis yang akan dilakukan. Memang dapat
didelegasikan kepada dokter lain atau perawat, namun jika terjadi kesalahan
dalam memberikan informasi maka yang harus bertanggung jawab atas kesalahan itu
adalah dokter yang melakukan tindakan medis. Lagi pula dalam proses mendapatkan
persetujuan pasien, tidak menutup kemungkinan terjadi diskusi sehingga
memerlukan pemahaman yang memadai dari pihak yang memberikan informasi.
Ada
sebagian dokter menganggap bahwa informed consent merupakan sarana yang
dapat membebaskan mereka dari tanggung jawab hukum jika terjadi malpraktek.
Anggapan seperti ini keliru besar dan menyesatkan mengingat malpraktek adalah
masalah lain yang erat kaitannya dengan pelaksanaan pelayanan medis yang
tidak sesuai dengan standar. Meskipun sudah mengantongi informed consent
tetapi jika pelaksanaannya tidak sesuai standar maka dokter tetap harus
bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.
Dari
sudut hukum pidana informed consent harus dipenuhi hal ini berkait
dengan adanya Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentang penganiayaan.
Suatu pembedahan yang dilakukan tanpa ijin pasien, dapat disebut sebagai
penganiayaan dan dengan demikian merupakan pelanggaran terhadap Pasal 351 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (1, 2, 9). Leenen memberikan contoh (sebagaimana
dikutip oleh Ameln), apabila A menusuk / menyayat pisau ke B sehingga timbul
luka, maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai penganiayaan. Apabila A
adalah seorang dokter, tindakan tersebut tetap merupakan penganiayaan, kecuali
: 1) Orang yang dilukai (pasien) telah menyetujui. 2) Tindakan medis tersebut
(pembedahan yang pada hakekatnya juga menyayat, menusuk, memotong tubuh pasien)
berdasarkan suatu indikasi medis. 3) Tindakan medis tersebut dilakukan sesuai
dengan kaidah-kaidah ilmu kedokteran yang diakui dalam dunia kedokteran.
2.
Peran
Perawat
Menurut
konsorsium ilmu kesehatan tahun 1989 peran perawat terdiri dari :
a.
Sebagai pemberi asuhan keperawatan
Peran ini dapat
dilakukan perawat dengan memperhatikan keadaan kebutuhan dasar manusia yang
dibutuhkan melalui pemberian pelayanan keperawatan. Pemberian asuhan
keperawatan ini dilakukan dari yang sederhana sampai dengan kompleks.
b.
Sebagai advokat klien
Peran ini
dilakukan perawat dalam membantu klien & kelg dalam menginterpretasikan
berbagai informasi dari pemberi pelayanan khususnya dalam pengambilan
persetujuan atas tindakan keperawatan. Perawat juga berperan dalam
mempertahankan & melindungi hak-hak pasien meliputi :
- Hak atas pelayanan sebaik-baiknya
- Hak atas informasi tentang penyakitnya
- Hak atas privacy
- Hak untuk menentukan nasibnya sendiri
- Hak menerima ganti rugi akibat kelalaian.
c. Sebagai educator
Peran ini
dilakukan dengan membantu klien dalam meningkatkan tingkat pengetahuan
kesehatan, gejala penyakit bahkan tindakan yang diberikan sehingga terjadi
perubahan perilaku dari klien setelah dilakukan pendidikan kesehatan.
d.
Sebagai koordinator
Peran ini
dilaksanakan dengan mengarahkan, merencanakan serta mengorganisasi pelayanan
kesehatan dari tim kesehatan sehingga pemberi pelayanan kesehatan dapat terarah
serta sesuai dengan kebutuhan klien.
e.
Sebagai kolaborator
Peran ini
dilakukan karena perawat bekerja melalui tim kesehatan yang terdiri dari
dokter, fisioterapi, ahli gizi dll dengan berupaya mengidentifikasi pelayanan
keperawatan yang diperlukan.
f.
Sebagai konsultan
Perawat
berperan sebagai tempat konsultasi dengan mengadakan perencanaan, kerjasama,
perubahan yang sistematis & terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan
keperawatan
g.
Sebagai pembaharu
Perawat
mengadakan perencanaan, kerjasama, perubahan yang sistematis & terarah
sesuai dengan metode pemberian pelayanan keperawatan
A.
PEMBAHASAN
Pada prinsipnya, lingkungan hidup
kita terbagi menjadi dua, yakni lingkungan biotik dan abiotik. Lingkungan hidup
ialah semua hal yang dapat memberikan pengaruh (baik kecil atau pun besar)
terhadap keadaah hidup kita sehari-hari. Lingkungan biotik merupakan lingkungan
hidup yang memberikan pengaruh bagi kehidupan kita termasuk kesehatankita. Maka
dari itu, kita harus sangat pandai memelihara semua hal yang ada di lingkungan
kita agar kesehatan kita un dapat senantiasa terpelihara.
Kita dapat memelihara kesehatan dan
lingkungan kita dengan baik jika kita mengetahui, memahami dan melaksanakan
tata caranya. Ketika pola hidup kita hanya bergantung pada kebiasaan yang
turun-temurun dari nenek moyang, maka prilaku kita itu tidak dapat dijamin
menjadikan hidup sehat kita terpelihara karena kondisi setiap masanya itu
senantiasa terjadi perubahan. Agar kita tidak menyalahi aturan yang ada dalam
berprilaku sehat, maka kita harus selalu berkonsultasi dan menerima edukasi
dari pakarnya. Dokter dan perawat diantaranya.
Dokter dan perawat merupakan
seseorang yang telah lulus dari pendidikan kesehatan, sehingga mereka
ditugaskan untuk mentransfer pengetahuannya kepada masyarakat dam
mengaplikasikannya di lingkungan sekitarnya. Mereka sangat berperan dalam
meningkatkan derajat kesehatan di Indonesia terutama dalam pemberantasan sebuah
penyakit. Dokter berperan penting dalam mencarikan solusi bagi setiap
permasalahan penyakit.
Kesadaran masyarakat akan peranan
dokter dan perawat pun sangat mempengaruhi kesuksesan terbentuknya daerah yang
steril dari penyakit. Baik penyakit menular atau pun penyakit tidak menular,
masing-masing sangat berpotensi tumbuh dan berkembang di setiap daerah. Sikap
masyarakat terhadap keadaan lingkungannya sendiri kebanyakan yang menjadi
faktor utama terjangkitnya penyakit di daerah mereka sendiri, tetapi
beruntunglah sudah di hampir tiap daerah tersedia dokter dan perawat yang
bertugas memberikan edukasi kesehatan pada masyarakat dan bekerja sama dengan
masyarakat untuk sama-sama mensukseskan terbentuknya daerah yang memiliki
derajat kesehatan yang baik.